NARASIDEMOKRASI Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Salah satu langkah penting dilakukan melalui kegiatan Capacity Building TPID yang digelar di Hotel Santika Bengkulu, Senin 26 Januari 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kerja bersama lintas sektor.
“Inflasi bisa dikendalikan jika semua pihak bergerak bersama, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, hingga kabupaten dan kota,” kata Herwan.
Ia menjelaskan bahwa hingga akhir 2025, inflasi Bengkulu tercatat sebesar 2,77 persen secara tahunan. Angka ini masih berada dalam kisaran target nasional, yaitu 1,5 hingga 3,5 persen.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari implementasi kerangka 4K yang dijalankan TPID, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Dalam praktiknya, TPID Bengkulu melakukan berbagai langkah konkret. Di antaranya adalah pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok secara rutin, rapat teknis TPID, serta koordinasi lintas instansi untuk menjaga pasokan pangan tetap aman.
Selain itu, TPID juga menggelar operasi pasar murah di sejumlah daerah, melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional, serta mendorong gerakan menanam sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan lokal.
“Upaya ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Herwan.
Langkah lainnya adalah dukungan pembiayaan dan transportasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah membantu kelancaran distribusi pangan, terutama ke wilayah yang sulit dijangkau.
Disi lainKepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menilai bahwa pendekatan 4K telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga.
“Pengendalian inflasi tidak hanya soal angka, tetapi juga soal bagaimana masyarakat bisa merasakan harga yang stabil di pasar,” kata Wahyu.
Ia berharap melalui capacity building ini, TPID kabupaten dan kota dapat menyusun program unggulan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Menurut Wahyu, tantangan ke depan tidak semakin ringan. Inflasi pangan masih menjadi ancaman utama, terutama pada komoditas cabai dan daging ayam ras yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan permintaan pasar.
“Oleh karena itu, inovasi daerah sangat dibutuhkan agar pasokan tetap terjaga,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi TPID melalui program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Dengan strategi yang lebih terencana dan kolaborasi yang solid, pemerintah optimistis stabilitas harga di Bengkulu dapat terus dipertahankan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
