NARASIDEMOKRASI – PLTU Teluk Sepang Bengkulu menghadapi ancaman serius akibat krisis pasokan batu bara. Stok bahan bakar pembangkit tersebut dilaporkan hanya mampu bertahan selama tiga hari ke depan. Kondisi ini muncul setelah aktivitas pengangkutan batu bara dari luar Provinsi Bengkulu dihentikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Masalah ini mengemuka dalam rapat antara Komisi III DPRD Bengkulu dengan PT PLN UP3 Bengkulu dan PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB), Senin (26/1/2026).
Chief Strategy Officer PT TLB, Wang Sheng Yuan, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya berada dalam posisi sulit. Tanpa pasokan batu bara, PLTU tidak dapat beroperasi normal.
“Stok batu bara kami sekarang hanya cukup untuk sekitar tiga hari. Jika tidak ada pasokan baru, maka PLTU terpaksa berhenti,” kata Wang.
Ia menegaskan bahwa berhentinya operasional PLTU bukan karena kesalahan perusahaan semata, melainkan karena persoalan perizinan dan distribusi batu bara lintas provinsi.
“Penghentian pengangkutan dari luar Bengkulu sangat berdampak langsung pada operasional kami,” ujarnya.
Environmental Engineering PT TLB, Zulhelmi, juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia menilai kondisi ini perlu segera mendapat solusi dari pemerintah dan pihak terkait.
“Kalau tidak ada pasokan batu bara, maka suplai listrik ke PLN akan terganggu. Ini bukan hanya masalah perusahaan, tetapi masalah kelistrikan secara umum,” kata Zulhelmi.
Meski demikian, PT PLN UP3 Bengkulu memastikan bahwa kebutuhan listrik masyarakat Bengkulu tetap aman. Manager PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, mengatakan pasokan listrik masih bisa dipenuhi dari sistem kelistrikan lainnya.
“Kebutuhan listrik Bengkulu sekitar 220 megawatt per hari. Walaupun PLTU tidak beroperasi, suplai listrik tetap aman,” tegasnya.
Namun DPRD Bengkulu menilai situasi ini harus menjadi peringatan serius. Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkulu, Sri Rezeki, menyebut bahwa ketergantungan pada batu bara dari luar daerah sangat berisiko.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada pasokan luar provinsi. Ini membuktikan bahwa sistem kita masih rapuh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak lain dari keberadaan PLTU, khususnya Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dikeluhkan warga di Kabupaten Seluma.
“Sudah ada laporan warga yang terdampak arus listrik. Ini harus menjadi perhatian serius PLN dan TLB,” katanya.
Sri Rezeki berharap perusahaan dan pemerintah segera mencari solusi jangka panjang agar pasokan batu bara lebih stabil dan aman.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bengkulu, Juhaili, mengatakan bahwa hasil rapat menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Salah satunya adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pasokan energi di Bengkulu.
“Kita tidak ingin listrik sering mati, dan kita juga tidak ingin masyarakat dirugikan karena kebijakan yang tidak berpihak pada daerah,” ujarnya.
DPRD berencana memanggil kembali pihak terkait untuk membahas langkah konkret mengatasi krisis batu bara tersebut.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
