NARASIDEMOKRASI – Masalah keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu ternyata tidak hanya berdampak pada kontraktor. Sejumlah pemerintah kabupaten di Bengkulu juga harus menelan pil pahit akibat Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan. Total tunggakan DBH tersebut mencapai sekitar Rp 120 miliar.
Plt Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengakui bahwa kewajiban penyaluran DBH ke kabupaten/kota belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini, kata dia, masih berkaitan erat dengan rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi.
“Selain utang ke kontraktor, DBH ke kabupaten juga masih terhutang sekitar Rp 120 miliar,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan telah memastikan bahwa tunggakan DBH tersebut akan diselesaikan pada tahun 2026. Pemerintah provinsi, lanjutnya, tidak ingin hubungan fiskal antara provinsi dan kabupaten terganggu berkepanjangan.
“Ini juga sudah ditegaskan oleh gubernur, akan dilunasi pada tahun 2026,” ujarnya.
Ironisnya, di tengah kondisi utang tersebut, Pemprov Bengkulu sebenarnya masih memiliki piutang. Pemerintah pusat tercatat belum membayarkan Dana Bagi Hasil kepada Provinsi Bengkulu senilai sekitar Rp 60 miliar. Artinya, arus kas daerah semakin tertekan karena kewajiban harus dibayar, sementara hak dari pusat belum diterima.
Selain persoalan PAD, faktor lain yang ikut memperberat kondisi keuangan daerah adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Pemangkasan dan penyesuaian transfer ke daerah dinilai turut menggerus kemampuan fiskal provinsi.
Tommy menjelaskan, situasi ini berbeda dengan capaian PAD tahun sebelumnya. Pada 2024, realisasi PAD Provinsi Bengkulu bahkan melampaui target. Dari target sekitar Rp 1,05 triliun, realisasi mencapai lebih dari Rp 1,08 triliun.
Namun, kondisi 2025 justru berbalik drastis. Target PAD yang dipatok tinggi tidak sejalan dengan realisasi di lapangan. Akibatnya, kewajiban keuangan menumpuk di akhir tahun anggaran.
Bagi pemerintah kabupaten, keterlambatan DBH ini tentu berdampak pada pelaksanaan program daerah. Banyak kabupaten mengandalkan DBH untuk membiayai layanan publik dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur skala kecil.
Dengan beban utang yang cukup besar, tahun 2026 akan menjadi ujian serius bagi pengelolaan keuangan Pemprov Bengkulu. Komitmen pelunasan harus dibarengi dengan strategi realistis agar masalah serupa tidak terulang.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
