BENGKULU – Peringatan Hari Bumi 2026 di Bengkulu berlangsung dengan cara yang tidak biasa. Sejumlah aktivis lingkungan, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Muda Melawan menggelar aksi simbolik dengan membentangkan spanduk langsung di atas aliran Sungai Lemau, Senin (28/4/2026).
Aksi tersebut digelar oleh WALHI Bengkulu bersama Genesis Bengkulu, BEM Universitas Bengkulu (UNIB), BEM Universitas UNIHAZ Bengkulu, serta Hima Sylva UNIB. Mereka menggunakan perahu untuk membawa spanduk berisi kritik terhadap sikap negara yang dinilai membiarkan kerusakan lingkungan terus terjadi.
Spanduk itu dibentangkan tepat di tengah Sungai Lemau yang kini mengalami degradasi serius. Aksi simbolik ini menjadi pesan visual bahwa kondisi sungai tersebut semakin mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah.
Tak hanya di atas sungai, massa juga menggelar mimbar bebas di atas jembatan Sungai Lemau. Dari lokasi tersebut, berbagai perwakilan organisasi dan mahasiswa menyampaikan orasi terkait tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan yang terus terjadi.
Kadiv Advokasi WALHI Bengkulu, Julius Nainggolan, menegaskan bahwa kerusakan Sungai Lemau merupakan bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi lingkungan dan masyarakat.
“Kerusakan Sungai Lemau adalah bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi lingkungan dan rakyatnya. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan krisis tata kelola yang dibiarkan berlarut. Jika wilayah Pondok Kelapa tenggelam, maka itu adalah konsekuensi dari pembiaran. Negara harus berhenti diam dan segera bertindak,” tegas Julius.
Senada dengan itu, Direktur Genesis Bengkulu, Egi, menyebut kerusakan Sungai Lemau merupakan dampak dari pembangunan yang eksploitatif dan minim pengawasan.
“Apa yang terjadi di Sungai Lemau adalah hasil dari model pembangunan yang eksploitatif dan minim pengawasan. Sungai dijadikan objek, sementara masyarakat menjadi korban. Ini bukan lagi kelalaian, melainkan pembiaran yang sistematis. Jika tidak dihentikan, bencana ekologis akan menjadi keniscayaan,” ujarnya.
Aksi berlangsung damai namun sarat kritik terhadap sejumlah lembaga yang dinilai bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air, mulai dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Bengkulu, Gifar, menegaskan bahwa krisis Sungai Lemau membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar laporan administratif.
“Kami secara tegas menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa krisis ini membutuhkan tindakan langsung, bukan sekadar laporan di atas meja. Kepada Kementerian PUPR dan BBWS Sumatera VIII, kami menolak segala bentuk alasan teknis yang tidak disertai solusi nyata. Mahasiswa akan terus mengawal dan menekan sampai ada perubahan,” katanya.
Hal serupa juga disampaikan Presiden Mahasiswa BEM UNIHAZ Bengkulu, Pajar menilai lambannya respons pemerintah justru memperparah kondisi sungai.
“Kami menilai lambannya respons Kementerian PUPR, BBWS Sumatera VIII, dan lemahnya pengawasan Komisi V DPR RI telah memperparah kondisi Sungai Lemau. Kepada Presiden Prabowo Subianto, kami tegaskan ini adalah tanggung jawab negara. Jika terus diabaikan, maka gelombang perlawanan rakyat akan semakin besar,” ujarnya.
Di tengah aksi, suara warga juga turut menguatkan tuntutan tersebut. Ibu Nosi dari Kelompok Perempuan Sungai Lemau mengaku masyarakat kini hidup dalam kecemasan akibat perubahan kondisi sungai.
“Kami ini hidup dari sungai. Sekarang kondisinya sudah berubah. Kami takut kalau hujan datang, dan ombak air laut semakin keras maka air naik terus. Rumah kami bisa hilang. Kami hanya ingin pemerintah benar-benar melihat kondisi kami,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan lima tuntutan utama, yakni mendesak penanganan darurat Sungai Lemau oleh BBWS Sumatera VIII, menuntut keterlibatan langsung Kementerian PUPR dalam pemulihan ekologis, meminta Komisi V DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara konkret, mendesak Presiden RI mengambil langkah tegas, serta menghentikan segala bentuk pembiaran terhadap kerusakan lingkungan.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari rangkaian tekanan publik yang akan terus dilakukan hingga pemerintah mengambil langkah nyata.
Bagi mereka, krisis ekologis bukan sekadar wacana, melainkan ancaman nyata yang semakin dekat. Ketika sungai rusak, yang tenggelam bukan hanya air, tetapi juga kehidupan masyarakat di sekitarnya.
